Serunya Merayakan Indonesia Merdeka ke-72 Tahun

Perayaan HUT Kemerdekaan RI yang Ke-72, pada Kamis 17 Agustus 2017 berlangsung meriah di berbagai tempat. Tak terkecuali KPP Pratama Kisaran ikut memeriahkan hari kemerdekaan RI dengan melakukan berbagai lomba, yaitu lomba mewarnai untuk anak Tingkat TK dan SD Kelas 1 dan 2 serta mengadakan  lomba menyanyi antar seksi di lingkungan KPP Pratama Kisaran. Antusias para peserta yang terdiri dari para pegawai tampak dengan semangat menyanyikan lagu bertema nasionalisme. Selain itu, pernak pernik yang mendukung meriahnya penampilan perseksi di atas panggung turut membawa kesan tersendiri bagi para peserta dan juga dewan juri. Para peserta memberikan penampilan yang sangat menarik dengan kreativitas masing-masing yang unik dan menarik.

page

Kemeriahan juga dirasakan dalam lomba mewarnai tingkat TK dan SD yang dilaksanakan di ruangan aula indonesia berdikari KPP Pratama Kisaran, tampak keceriaan dan semangat anak-anak peserta lomba dari awal kegiatan hingga berakhirnya acara. KPP Pratama Kisaran menjadikan Kojib (Ikon DJP bergambar lebah) sebagai objek lomba mewarnai dengan tujuan untuk memperkenalkan pajak sejak usia dini sebagai tindak lanjut kegiatan Pajak Bertutur yang sudah dilaksanakan serentak diseluruh indonesia pada tanggal 11 Agustus 2017 yang lalu.

Melalui perayaan HUT RI Ke-72 ini, diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme para pegawai di lingkungan KPP Pratama Kisaran melalui semangat kerja dan integritas yang tinggi seperti yang telah dilakukan oleh para pahlawan terdahulu. Untuk anak Tingkat TK dan SD yang mengikuti lomba mewarnai diharapkan mengetahui arti dan manfaat pajak, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air.

 

 

Indahnya Bulan Ramadhan di KPP Pratama Kisaran

Bulan Ramadhan memang banyak membawa kesan dan berkah, setiap kali kita melangkah kedepan akan banyak hal yang bisa kita bagi. KPP Pratama Kisaran memiliki cara unik untuk selalu berbagi kebahagian di bulan Ramadhan, seperti membagi takjil di jalan depan kantor, buka puasa bersama seluruh pegawai KPP Pratama Kisaran, sampai santunan bagi anak-anak yatim piatu. Acara ini diadakan untuk menjalin hubungan yang harmonis di lingkungan KPP Pratama Kisaran dan lingkunagn sekitar KPP Pratama Kisaran.

 

page1

Acara KPP Pratama Kisaran selama bulan Ramadhan

 

Kami juga mengadakan acara I’tikaf  bersama pegawai, acara ini untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Harapan saya agar seluruh pegawai bisa semangat untuk mencapai target penrimaan dengan maksimal.

Satu Kata Satu Komando Satu Tujuan

Imam

 

Satu Kata, Satu Komando, Satu Tujuan.. Amankan Penerimaan Negara !!

Itulah kata-kata penyemangat yang sering saya ucapkan untuk tetap membakar semangat seluruh pegawai di KPP Pratama Kisaran termasuk seluruh Cleaning Service dan

Pramubakti yang secara tidak langsung memiliki peran penting dalam Mengamankan Penerimaan Negara.

Dengan saling bersinergi dan saling mendukung satu sama lain, maka keadaan yang sulit sekalipun pasti bisa diatasi bersama..

Semoga KPP Pratama Kisaran dapat mewujudkan amanah  Pengamanan Penerimaan Negara dengan mencapai target 100 %

Satu Kata, Satu Komando, Satu Tujuan.. Amankan Penerimaan Negara !!

:) :) :)

Layanan Mandiri 24 Jam

Layanan Mandiri 24 Jam KPP Pratama Kisaran

Layanan Mandiri 24 Jam KPP Pratama Kisaran

Layanan Mandiri KPP Pratama Kisaran diresmikan oleh Bapak Imam Nashirudin selaku Kepala KPP Pratama Kisaran pada tanggal 11 Juli 2017. Dengan adanya layanan ini, maka Wajib Pajak dapat melaporkan SPT nya, dapat membuat kode billing, membayar pajak, dan dapat berkonsultasi dalam 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan dan 365 hari dalam setahun :)

Tahun Baru Akhir Periode II Tax Amnesty

Ini dia kebersamaan kami menyambut Tahun Baru 2017 dalam momen berakhirnya Program Tax Amnesty periode II, Sabtu (31/12/2016) di Halaman KPP Pratama Kisaran dengan kegiatan menonton bareng, makan bareng, bakar-bakar, dan pesta kembang api sembari menunggu Wajib Pajak yang ingin datang mengikuti Tax Amnesty :)

                                   15740886_10207900895945222_1745271303524602512_n

Untuk melihat keseruan kami, klik tautan ini Pesta Kembang Api – KPP Pratama Kisaran

Internal Corporate Value (ICV) KPP Pratama Kisaran Tahun 2016

Kegiatan ICV Semester II Tahun 2016 KPP Pratama Kisaran diadakan di Alun-alun kota Kisaran yang berdekatan dengan Mesjid Agung Bakrie, acara ICV tersebut bertemakan “Semangat menjaga Integritas, melawan KORUPSI”. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa anti korupsi setiap pegawai KPP Pratama Kisaran.

15304469_216037898844439_7855843420308657779_o

KPP Pratama Kisaran membuat Mannequin Challenge, untuk melihat keseruan kita klik tautan  di bawah ini

Mannequin Challenge – KPP Pratama Kisaran)

 

 

 

Sukseskan Tax Amnesty, KPP Pratama Kisaran Rangkul Berbagai Golongan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Tanjungbalai merangkul Komunitas Sembilan Naga (KSN) Kota Tanjungbalai untuk memanfaatkan amnesti pajak dengan menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Hokkien di Restoran Bengawan Kota Tanjungbalai, Selasa (30/8/2016). Kami juga mengadakan sosialisasi di Hotel Bintang, Selasa (13/09/2016)  yang berada di Wilayah Kabupaten Asahan dan di wilayah Kabupaten Batu Bara, Rabu (19/10/2016) . Hal ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi Undang-Undang nomor  11 Tahun 2016 tentang Pergampunan Pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Program Tax Amnesty.

komunitas sembilan naga

Sosialisasi TA di Tanjung Balai

KPP Pratama Kisaran Gandeng Kelompok Sembilan Naga Sukseskan Amnesti Pajak

 

Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai PMK 91/PMK.03/2015

Pembahas: Imam Nashirudin, MM, AK, CA

Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan 2013 yang dilakukan di tahun 2015 karena ada perolehan harta yang belum dilaporkan, Apakah kalau melakukan pembetulan dengan menambah harta akan dikenakan sanksi? Dan apakah atas sanksi tersebut dapat dihapuskan dengan fasilitas PMK 91/PMK.03/2015.

Pembahasan:

  1.  Pembetulan SPT tidak mengakibatkan timbulnya sanksi sepanjang atas pembetulan tersebut tidak mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.
  2. Pembetulan SPT tahun pajak 2014 dan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2015 yang mengakibatkan pajak terutang bertambah akan mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi.
  3. Pembetulan SPT karena adanya harta yang belum dilaporkan, dapat berdampak pada tambahan pajak terutang, dan juga bisa tidak berdampak pada tambahan pajak terutang, jika atas penghasilan yang dipakai untuk membeli assets tersebut sudah dikenakan pajak penghasilan, maka pembetulan tidak berdampak pada tambahan pajak terutang dan munculnya sanksi. Namun, jika penghasilan yang dipakai untuk membeli asset belum dikenakan pajak penghasilan, maka pembetulan SPT akan berdampak pada tambahan pajak terutang dan munculnya sanksi. Atas sanksi ini akan dihapuskan seluruhnya, jika wajib pajak melakukan pembetulan SPT tahun 2014 dan sebelumnya yang dilaporkan di tahun 2015.
  4. Contoh: Tuan Johny membeli tanah Rp 5 Milyard pada tahun 2013. Atas pembelian tersebut belum dilaporkan dalam daftar harta di SPT Tahunan 2013. Jika penghasilan yang dipakai untuk membeli tanah tersebut belum dilaporkan di SPT Tahunan dan belum dikenakan pajak penghasilan, maka pembetulan yang dilakukan akan mengakibatkan kekurangan pembayaran dan akan menimbulkan saksi administrasi. Pembetulan yang dilakukan meliputi pembetulan di lembar tambahan harta dan di bagian penghasilan kena pajak.
  5. Pembetulan tersebut akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak terutang dan munculnya sanksi administrasi sebesar : 2% X jumlah bulan keterlambatan X Rp 5 Milyard. Sanksi tersebut akan dihapus seluruhnya jika pembetulan dilakukan di tahun 2015 dan pembayaran atas kekurangan pajak yang timbul sudah dilunasi. Penghapusan sanksi diberikan dengan fasilitas PMK 91/PMK.03/2015.

Penegakan Hukum Pajak Melalui Pemeriksaan Buper dan Penyidikan

Oleh: Imam Nashirudin

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah surat perintah pemeriksaan bukti permulaan dapat diterbitkan setelah  saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak terlampaui. Kenapa pemeriksaan bukti permulaan tidak disatukan dengan Penyidikan. Dan apakah perbedaan penekanan pemeriksaan yang dilakukan pada tahap pemeriksaan bukti permulaan dan pada tahap penyidikan?

Di dalam KUHAP tidak dikenal istilah pemeriksaan bukti permulaan. Istilah yang dikenal adalah penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian definisi penyelidikan di KUHAP secara substansial  sama dengan definisi pemeriksaan bukti permulaan yang diatur dalam PMK 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Didalam pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP.

Continue reading Penegakan Hukum Pajak Melalui Pemeriksaan Buper dan Penyidikan

Kasus Pajak: Sengketa Penerapan Tax Treaty

Pembahas : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Jenis Pajak  : PPh Pasal 26
Tahun / Masa Pajak : 2012 / Januari-Desember

 Koreksi Pemeriksa

Koreksi berasal dari obyek PPh Pasal 26 berupa beban bunga yang dibayarkan kepada XXX Bank Singapura. Koreksi berasal dari objek yang belum dipotong dan objek PPh pasal 26 yang kurang dipotong berdasarkan ekualisasi biaya dengan SPT PPh Pasal 26. Koreksi tarif PPh pasal 26 dari 10% menjadi 20% dilakukan karena wajib pajak tidak bisa menunjukkan COD.

  • Obyek PPh pasal 26 menurut SPT PPh pasal 26  Rp 222.027.912,-
  • Beban Bunga (account 85110) Rp 230.023.230,-
  • Selisih  Rp      7.995.318,

Continue reading Kasus Pajak: Sengketa Penerapan Tax Treaty