Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai PMK 91/PMK.03/2015

Pembahas: Imam Nashirudin, MM, AK, CA

Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan 2013 yang dilakukan di tahun 2015 karena ada perolehan harta yang belum dilaporkan, Apakah kalau melakukan pembetulan dengan menambah harta akan dikenakan sanksi? Dan apakah atas sanksi tersebut dapat dihapuskan dengan fasilitas PMK 91/PMK.03/2015.

Pembahasan:

  1.  Pembetulan SPT tidak mengakibatkan timbulnya sanksi sepanjang atas pembetulan tersebut tidak mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.
  2. Pembetulan SPT tahun pajak 2014 dan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2015 yang mengakibatkan pajak terutang bertambah akan mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi.
  3. Pembetulan SPT karena adanya harta yang belum dilaporkan, dapat berdampak pada tambahan pajak terutang, dan juga bisa tidak berdampak pada tambahan pajak terutang, jika atas penghasilan yang dipakai untuk membeli assets tersebut sudah dikenakan pajak penghasilan, maka pembetulan tidak berdampak pada tambahan pajak terutang dan munculnya sanksi. Namun, jika penghasilan yang dipakai untuk membeli asset belum dikenakan pajak penghasilan, maka pembetulan SPT akan berdampak pada tambahan pajak terutang dan munculnya sanksi. Atas sanksi ini akan dihapuskan seluruhnya, jika wajib pajak melakukan pembetulan SPT tahun 2014 dan sebelumnya yang dilaporkan di tahun 2015.
  4. Contoh: Tuan Johny membeli tanah Rp 5 Milyard pada tahun 2013. Atas pembelian tersebut belum dilaporkan dalam daftar harta di SPT Tahunan 2013. Jika penghasilan yang dipakai untuk membeli tanah tersebut belum dilaporkan di SPT Tahunan dan belum dikenakan pajak penghasilan, maka pembetulan yang dilakukan akan mengakibatkan kekurangan pembayaran dan akan menimbulkan saksi administrasi. Pembetulan yang dilakukan meliputi pembetulan di lembar tambahan harta dan di bagian penghasilan kena pajak.
  5. Pembetulan tersebut akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak terutang dan munculnya sanksi administrasi sebesar : 2% X jumlah bulan keterlambatan X Rp 5 Milyard. Sanksi tersebut akan dihapus seluruhnya jika pembetulan dilakukan di tahun 2015 dan pembayaran atas kekurangan pajak yang timbul sudah dilunasi. Penghapusan sanksi diberikan dengan fasilitas PMK 91/PMK.03/2015.

Penegakan Hukum Pajak Melalui Pemeriksaan Buper dan Penyidikan

Oleh: Imam Nashirudin

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah surat perintah pemeriksaan bukti permulaan dapat diterbitkan setelah  saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak terlampaui. Kenapa pemeriksaan bukti permulaan tidak disatukan dengan Penyidikan. Dan apakah perbedaan penekanan pemeriksaan yang dilakukan pada tahap pemeriksaan bukti permulaan dan pada tahap penyidikan?

Di dalam KUHAP tidak dikenal istilah pemeriksaan bukti permulaan. Istilah yang dikenal adalah penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian definisi penyelidikan di KUHAP secara substansial  sama dengan definisi pemeriksaan bukti permulaan yang diatur dalam PMK 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Didalam pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP.

Continue reading Penegakan Hukum Pajak Melalui Pemeriksaan Buper dan Penyidikan

Kasus Pajak: Sengketa Penerapan Tax Treaty

Pembahas : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Jenis Pajak  : PPh Pasal 26
Tahun / Masa Pajak : 2012 / Januari-Desember

 Koreksi Pemeriksa

Koreksi berasal dari obyek PPh Pasal 26 berupa beban bunga yang dibayarkan kepada XXX Bank Singapura. Koreksi berasal dari objek yang belum dipotong dan objek PPh pasal 26 yang kurang dipotong berdasarkan ekualisasi biaya dengan SPT PPh Pasal 26. Koreksi tarif PPh pasal 26 dari 10% menjadi 20% dilakukan karena wajib pajak tidak bisa menunjukkan COD.

  • Obyek PPh pasal 26 menurut SPT PPh pasal 26  Rp 222.027.912,-
  • Beban Bunga (account 85110) Rp 230.023.230,-
  • Selisih  Rp      7.995.318,

Continue reading Kasus Pajak: Sengketa Penerapan Tax Treaty

Kasus Pajak: Pemeriksaan Tanpa Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Pembahas                   : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Jenis Pajak                 : PPh Badan

Tahun/ Masa Pajak   : 2012

Koreksi Pemeriksa

Sesuai penjelasan pemeriksa dan sesuai Laporan Pemeriksaan diketahui bahwa :

Pemeriksa sudah membuat surat permintaan dokumen dengan nomor                                               S-40/II.1/WPJ.07/KP.0200/2013 tanggal 21 Januari 2013, namun sampai berkahirnya jangka waktu surat tersebut Wajib Pajak belum melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan, maka tim pemeriksa mengirimkan Surat Peringatan I Nomor S-23/I.1/WPJ.07/KP.0200/2013 tanggal 15 Februari 2013. Namun sampai tanggal berakhirnya Surat Peringatan I tersebut, Wajib Pajak belum juga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, maka tim pemeriksa mengirimkan lagi Surat Peringatan II Nomor S-54/I.1/WPJ.07/KP.0200/2013 tanggal 12 Maret 2013. Namun sampai tanggal jatuh tempo Surat Peringatan II tersebut (19 Maret 2013), Wajib Pajak juga belum memberikan semua dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan fotokopi bukti  faksimile, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : 329/WPJ.07/KP.0205/2013 tanggal 04 Mei 2013 telah dikirimkan pada tanggal 04 Mei 2013. Dan sesuai Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013. Continue reading Kasus Pajak: Pemeriksaan Tanpa Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Kasus STP Bunga Penagihan

Pembahas                   : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Masa Bunga               :     22/04/2012 s.d. 06/11/2012

Jenis Koreksi           :     Sanksi Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) / 19 ayat (2) KUP sebesar Rp31.635.826,-

 

Koreksi Pemeriksa

STP Bunga Penagihan Nomor 00047/109/05/056/12 tanggal 16 November 2012 Masa Bunga 22/04/2012 s.d. 06/11/2012sebesar Rp225.970.187,- berupa bunga penagihan Pasal 19 ayat (1)/ 19 ayat (2) KUP. Penerbitan STP Bunga Penagihan didasarkan atas keterlambatan pembayaran SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00062/207/10/056/12 tanggal 23 Maret 2012 Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2010. Wajib Pajak melakukan pembayaran pada tanggal 06 November 2012. Continue reading Kasus STP Bunga Penagihan

Kasus Pemakaian Hak Paten dari Luar Negeri: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean

Pembahas                   : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Tahun/Masa Pajak    : Maret 2012

Menurut Wajib Pajak

Pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean (dari BSKG, Jerman) berupa informasi teknologi dan patent untuk pembuatan produk milik Wajib Pajak tentu saja berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi barang yang dijual oleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak membayar atas pemanfaatan barang tidak berwujud tersebut, maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum (ilegal) karena semua pembayaran tersebut didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembebanan biaya tersebut juga merupakan kelaziman dalam dunia usaha. Pemegang hak teknologi atau paten berhak menagih royalty kepada penggunanya dan penggunanya juga berkewajiban membayar royalty kepada pemegang hak. Oleh karena itu menurut kami pembayaran PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud ini tidak termasuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN. Continue reading Kasus Pemakaian Hak Paten dari Luar Negeri: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean

Kasus Koreksi Biaya Karena Adanya Perubahan Informasi di Tahun Berjalan

Masa/Tahun Pajak : 2013

Pembahas                                             : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Menurut Pemeriksa

Koreksi positif biaya sebesar Rp 22.087.792.277 merupakan biaya akrual tahun 2012(sebelumnya) karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh beserta penjelasannya yang menegaskan bahwa “Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran” dan “Pada prinsipnya biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut”. Continue reading Kasus Koreksi Biaya Karena Adanya Perubahan Informasi di Tahun Berjalan

Kasus : Koreksi Pajak Masukan pada Industri Migas dan Pertambangan

Pembahas                   : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Masa Pajak                 : Maret 2010

Koreksi Pemeriksa

Koreksi Pajak masukan dilakukan oleh pemeriksa dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap usaha wajib pajak diketahui ternyata selain melakukan penyerahan yang terutang pajak (jasa manajemen service) juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak yaitu ekspor batubara.Berdasarkan hal tersebut faktur pajak masukan berhubungan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yaitu penyerahan atas batubara sehingga atas faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Continue reading Kasus : Koreksi Pajak Masukan pada Industri Migas dan Pertambangan

Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pajak

Oleh: Imam Nashirudin

Ultimum Remedium merupakan salah satu azas yang terdapat didalam hukum pidana kita yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini mempunyai makna apabila suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur lain hendaklah jalan tersebut terlebih dahulu dilalui. Jalan lain yang dimaksud adalah penyelesaian secara kekeluargaan, negosiasi, mediasi perdata ataupun hukum administrasi. Continue reading Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pajak

MEMBANGUN DITJEN PAJAK YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERWIBAWA

Oleh : Imam Nashirudin

Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan berita yang mengabarkan beberapa kali oknum pegawai pajak tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Membaca berita itu, maka yang ada di dalam hati kita tentunya adalah bahwa sepertinya pegawai pajak tidak ada kapoknya, sepertinya para petinggi negeri ini sudah frustasi untuk menjadikan institusi ini bersih dan berwibawa. Continue reading MEMBANGUN DITJEN PAJAK YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERWIBAWA