Kasus : Koreksi Pajak Masukan pada Industri Migas dan Pertambangan

Pembahas                   : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Masa Pajak                 : Maret 2010

Koreksi Pemeriksa

Koreksi Pajak masukan dilakukan oleh pemeriksa dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap usaha wajib pajak diketahui ternyata selain melakukan penyerahan yang terutang pajak (jasa manajemen service) juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak yaitu ekspor batubara.Berdasarkan hal tersebut faktur pajak masukan berhubungan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yaitu penyerahan atas batubara sehingga atas faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Dalam UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 41 ayat 2 huruf a dijelaskan bahwa jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam Pasal 9 ayat 5 juga dijelaskan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Dalam PP No.144/2000 Pasal 2 dijelaskan bahwa jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 3 adalah :

  1. minyak mentah (crude oil)
  2. gas bumi
  3. panas bumi
  4. pasir dan kerikil
  5. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan
  6. bijih besi, biji timah, bijih emas, bijih tembaga, biji nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 jo PMK.No. 78/PMK.03/2010, diatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan penelitian terhadap kegiatan wajib pajak adalah perdagangan batubara dan jasa management services. Batubara yang diperdagangkan oleh Wajib Pajak merupakan jenis barang hasil pertambangan yang diambil dari sumbernya yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4a ayat 2 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 144/2000 Pasal 2 merupakan kelompok barang yang tidak dikenakan pajak, sehingga menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 5 yang diatur lebih lanjut dalam KMK Nomor 575/KMK.04/2000 jo PMK Nomor 78/PMK.03/2010 yaitu apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Sehingga untuk faktur pajak masukan yang berkenaan dengan perdagangan batubara tidak dapat dikreditkan, dan hanya faktur pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan yang terutang pajak (jasa managemen services) yang dapat dikreditkan.

Menurut Wajib Pajak

Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa sebesar Rp158.325.656,-. Pajak Masukan yang Wajib Pajak kreditkan terdiri dari kegiatan yang mendukung ekspor batubara seperti pengangkutan batubara, analisa batubara, dan lain-lain, bukan dari faktur pajak hasil penjualan ekspor langsung batubara.

Pembahasan

  1. Dasar Hukum

a)    Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

-     Pasal 28 ayat (1)

-     Pasal 28 ayat (3)

-     Pasal 28 ayat (5)

 

b)    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

-     Pasal 9 ayat (5)

-     Pasal 9 ayat (6)

c)    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak

-      Pasal 2

 

d)    Peraturan Pemerintah RI Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

-     Pasal 1

-     Pasal 2

 

  1. Data dan Fakta

 

Berdasarkan penelitian atas seluruh dokumen dan data-data yang ada, tim peneliti berpendapat bahwa koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan dengan pertimbangan sebagai berikut :

  • Bahwa berdasarkan KLU pada SIDJP, Wajib Pajak terdaftar pada tanggal 30 Januari 2006, dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 7 Februari 2006 dengan KLU 11200 Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
  • Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan diatas meterai tertanggal 19 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Direktur PT LMS dalam rangka digunakan kepentingan restitusi PPN 2010 menyatakan bahwa :

-        PT LMS tidak memiliki transaksi jual-beli batubara dengan PT LHI ;

-        PT LMS sampai saat ini tidak memiliki “site”dimanapun;

-        Sehubungan dengan kegiatan perusahaan Wajib Pajak ekspor batubara, Wajib Pajak nyatakan bahwa batubara adalah bukan merupakan (BKP) barang kena pajak.

Bahwa Surat Pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa posisi Wajib Pajak PT LMS adalah selain melakukan kegiatan usaha Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, juga melakukan kegiatan berupa ekspor batubara, dimana posisi Wajib Pajak adalah sebagai eksportir langsung, dan tidak memiliki transaksi jual-beli batubara dengan Perusahaan PT LHI. Disamping itu Wajib Pajak sendiri telah menyatakan bahwa batubara adalah bukan merupakan Barang Kena Pajak.

  • Bukti yang dipakai sebagai dasar koreksi oleh pemeriksa adalah PEB, Invoice (tagihan), Commercial Invoice tersebut jelas bahwa Wajib Pajak terbuktimelakukan ekspor batubara dengan Pelabuhan Muat Ekspor di Samarinda, dan jenis commodity adalah Steam Coal.
  • Berdasarkan penelitian atas buku/catatan/dokumen/bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak diketahui bahwa komoditas yang diekspor adalah Indonesian Steam Coal.
  • Batubara terbagi menjadi 2 macam yaitu:

-     Batubara muda / sub-bituminus / lignite, yaitu batubara kalori rendah (bermutu rendah). Ciri-cirinya :

  • Fisiknya lebih lembut dengan materi yang rapuh
  • Berwarna suram seperti tanah
  • tingkat kelembaban (moisture) yang tinggi
  • Kadar karbon rendah
  • Kandungan energinya rendah

-     Batubara tua / bituminus / antrasit, yaitu batubara kalori tinggi (bermutu baik). Ciri-cirinya :

  • Fisiknya keras dan kompak
  • Warnanya hitam dan mengkilat
  • Tingkat kelembaban (moisture) yang rendah
  • Kadar karbon tinggi
  • Kandungan energinya besar.

Steam coal is a grade between bituminous coal and anthracite, once widely used as a fuel for steam locomotives. In this specialized use it is sometimes known as sea-coal in the U.S.[8] Small steam coal (dry small steam nuts or DSSN) was used as a fuel for domestic water heating.

Steam coal adalah tingkatan batubara diantara bituminous coal dan anthracite, yang umumnya digunakan sebagai bahan bakar lokomotif uap.Steam Coal merupakan salah satu tipe batu bara, ada yg kalorinya rendah spt lignite, atau tinggi antrachite. Steam Coal yang sedang termasuk batubara yg tua juga.   Batubara, merupakan bahan utama pembuatan briket batubara.

  • Berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemeriksa maupun yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dalam surat sanggahannya dapat disimpulkan bahwa :
    • antara bukti yang disampaikan oleh pemeriksa maupun Wajib Pajak pada dasarnya saling menguatkan dan tidak ada perbedaan dimana jelas bahwa Wajib Pajak PT LMS melakukan kegiatan ekspor batubara melalui Pelabuhan Muat Ekspor di Samarinda;
    • bahwa berdasarkan surat pernyataan, Wajib Pajak telah mengakui kegiatan perusahaan Wajib Pajak ekspor batubara, Wajib Pajak nyatakan bahwa batubara adalah bukan merupakan (BKP) barang kena pajak;
  • Berdasarkan pertimbangan di atas, sanggahan wajib pajak tidak bisa diterima dan koreksi Pemeriksa sebesar Rp 158.325.646,-.tetap dipertahankan.

27 comments to Kasus : Koreksi Pajak Masukan pada Industri Migas dan Pertambangan

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>