Kasus Koreksi Biaya Karena Adanya Perubahan Informasi di Tahun Berjalan

Masa/Tahun Pajak : 2013

Pembahas                                             : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Menurut Pemeriksa

Koreksi positif biaya sebesar Rp 22.087.792.277 merupakan biaya akrual tahun 2012(sebelumnya) karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh beserta penjelasannya yang menegaskan bahwa “Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran” dan “Pada prinsipnya biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut”.

Menurut Wajib Pajak

  1. Wajib Pajak tidak sependapat dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa yang secara garis besar menyatakan bahwa biaya akrual tahun 2012 tidak bisa dibebankan pada tahun 2013. Karena sebenamya biaya tersebut bukan biaya akrual tahun 2012, tetapi melainkan koreksi akrual/biaya tahun 2012 karena adanya perubahan informasi di tahun 2013.
  2. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh mengatur biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dibebankan untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak. Di dalam penjelasan pasal-pasal tersebut dikatakan bahwa biaya-biaya yang dimaksud adalah biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran (penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a) dan biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran (penjelasan Pasal 9 ayat (1)).
  3. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) tersebut hanya mengatur pembebanan biaya dalam tahun pengeluaran. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) tidak mengatur lebih lanjut mengenai pembebanan jika terjadi perubahan atas jumlah akrual tahun lalu ataupun atas jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam tahun pengeluaran akibat adanya perubahan informasi pada tahun berikutnya. Sehingga, sesuai dengan penjelasan Pasal 28(7) UU KUP, hal ini harus mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
  4. Dalam hal ini, laporan keuangan tahun 2013 kami telah diaudit oleh kantor akuntan publik (laporan keuangan telah diserahkan kepada Pemeriksa) Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada koreksi yang dilakukan oleh auditor kami berkaitan dengan koreksi akrual/biaya tahun 2012 tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koreksi akrual/biaya tahun 2012 tersebut dapat dibebankan pada tahun 2013 berdasarkan Standar Akuntasi Keuangan yang berlaku. Jika koreksi akrual/biaya tahun 2012 tersebut tidak dapat dibebankan dalam tahun 2013 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka koreksi akrual/biaya tahun 2012 tersebut telah dikoreksi oleh auditor kami dari laporan keuangan tahun 2013.
  5. Hal tersebut diatas telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.25 paragrap 22 sampai dengan 29 tentang Perubahan Estimasi Akuntansi yang menyatakan bahwa bahwa perubahan karena adanya informasi baru dapat dibebankan pada periode perubahan.
  6. Selanjutnya, metode pembukuan tersebut diatas telah kami lakukan dengan taat asas dari tahun ke tahun dan tidak ada koreksi dari Pemeriksa pada pemeriksaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kalau Pemeriksa melakukan koreksi atas koreksi akrual/biaya tersebut, hal ini akan mempengaruhi hasil-hasil Pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
  7. Data-data, dokumen-dokumen, dan bukti-bukti terkait telah diberikan kepada Pemeriksa pada saat proses pemeriksaan.

Pembahasan

  • Koreksi sebesar Rp22.087.792.277 adalah koreksi atas biaya-biaya yang terlalu besar dilaporkan karena biaya tersebut seharusnya dibebankan pada tahun 2012 dan atas biaya-biaya yang kurang dilaporkan.
  • Ketentuan Perpajakan yang terkait :
    1. Undang-Undang KUP
    2. Pasal 28 ayat (5)
    3. Penjelasan Pasal 28 ayat (5)
    4. Undang-Undang PPh
    5. Pasal 6 ayat (1)
    6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
    7. Pasal 17
    8. Penjelasan Pasal 17
  • Bahwa Wajib Pajak keberatan dengan koreksi pemeriksa dengan alasan :
    1. Biaya tersebut bukan biaya akrual tahun 2012, tetapi melainkan koreksi akrual/biaya tahun 2012 karena adanya perubahan informasi di tahun 2013.
    2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) tersebut hanya mengatur pembebanan biaya dalam tahun pengeluaran. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) tidak mengatur lebih lanjut mengenai pembebanan jika terjadi perubahan atas jumlah akrual tahun lalu ataupun atas jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam tahun pengeluaran akibat adanya perubahan informasi pada tahun berikutnya. Sehingga, sesuai dengan penjelasan Pasal 28(7) UU KUP, hal ini harus mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
    3. Bahwa koreksi akrual/biaya tahun 2012 tersebut dapat dibebankan pada tahun 2013 berdasarkan Standar Akuntasi Keuangan yang berlaku sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.25 paragrap 22 sampai dengan 29 tentang Perubahan Estimasi Akuntansi yang menyatakan bahwa bahwa perubahan karena adanya informasi baru dapat dibebankan pada periode perubahan.
    4. Selanjutnya, metode pembukuan tersebut diatas telah kami lakukan dengan taat asas dari tahun ke tahun dan tidak ada koreksi dari Pemeriksa pada pemeriksaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kalau Pemeriksa melakukan koreksi atas koreksi akrual/biaya tersebut, hal ini akan mempengaruhi hasil-hasil Pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
  • Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif sebesar Rp 22.087.792.277 merupakan biaya akrual tahun 2012 (sebelumnya) dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh beserta penjelasannya yang menegaskan bahwa “Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran” dan “Pada prinsipnya biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut”.
  • Berdasarkan penelitian diketahui bahwa alasan yang dikemukakan Wajib Pajak dalam surat sanggahannya sudah pernah disampaikan pada saat proses pemeriksaan sebagaimana surat tanggapan Wajib Pajak nomor : 071/ACC-FIN/AIA/IV/2014 tanggal 18 April 2014.
  • Bahwa berdasarkan risalah pembahasan akhir diketahui bahwa Pemeriksa tidak setuju atas tanggapan koreksi WP, selain dari dasar koreksi sebagaimana Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yaitu berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 9 ayat (1) UU PPh beserta penjelasannya, juga berdasarkan pasal 28 ayat (5) UU KUP beserta penjelasannya, ditegaskan bahwa “pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas” dan atas stelsel akrual yang dimaksud adalah “suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai”.
  • Jika pada akhirnya ada perubahan jumlah biaya atau estimasi biaya yang mengakibatkan masih kurangnya pembebanan biaya untuk tahun pajak sebelumnya, seharusnya WP bisa membuat jurnal penyesuaian dan membebankan biaya tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Sehingga tidak terjadi “penetapan biaya terlalu rendah‑understated ” pada tahun sebelurnnya, dan “penetapan biaya terlalu tinggi- overstated” pada tahun berikutnya.
  • Bahwa pemeriksa melakukan koreksi meliputi biaya tahun 2012 yang dibebankan pada tahun 2013 berdasarkan deskripsi transaksi dalam General Ledger yang diserahkan oleh WP dalam bentuk softcopy. Deskripsi G/L tersebut antara lain ABN AMRO $ Desember 2012, RECLASS G7 DESEMBER 2012, Accr Reas Reindo DEC 12, Adjustment over accrual12, Accr Reas Reindo DEC 12, Adjustment over accrual12, Adjust over reversal 2012, KOR ACC STAT BONDS DEC12, 30.01.12 DEVIDEN UNVR, REV ACRD PINPOL DEC’12, FOREX PROVESI DEC’12, DMKP 27/PREMU11/2012, KB DMKP 25/PREMI/11/2012, LB DMKP 25/PREMI/11/2012, RECL NE SUR NOV12.
  • Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa dengan Wajib Pajak diketahui bahwa deskripsi G/L dalam rincian koreksi tersebut diatas menurut Wajib Pajak adalah merupakan Hasil rekonsiliasi bank untuk penerimaan premi asuransi jiwa, adanya salah penulisan description, kelebihan/kekurangan pencatatan akrual tahun 2012, kelebihan/ kekurangan pembayaran premium dari Broker dan juga Surrender Charge yang tidak jadi dikenakan kepada nasabah. Adapun Perubahan Informasi yang terjadi pada tahun 2013 terkait proses akrual / biaya tahun 2012 yang dibebankan pada tahun 2013 Wajib Pajak menjelaskan bahwa Accrual tersebut terkait dengan Reasuransi yaitu Premi asuransi dibuat berdasarkan estimasi pada tahun 2012 kemudian pada tahun 2013, estimasi tersebut berubah, setelah dikonfirmasi kepada perusahaan reasuransi yang bersangkutan.
  • Bahwa pembuktian terkait dengan penjelasan deskripsi G/L tersebut diatas tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan maupun pada saat pembahasan. Pemeriksa tidak pernah mendapat informasi secara detil terkait dengan transaksi tersebut selama proses pemeriksaan. Wajib Pajak dalam surat sanggahannya juga tidak mengemukakan alasan adanya rekonsiliasi bank untuk penerimaan premi asuransi jiwa, adanya salah penulisan description, kelebihan/kekurangan pencatatan akrual tahun 2012 dan seterusnya sebagaimana Berita Acara Pembahasan Sengketa dengan Wajib Pajak.
  • Berdasarkan data dan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah masalah yuridis yaitu pengakuan biaya/penghasilan ketika terjadi perubahan jumlah biaya/penghasilan atau estimasi biaya/penghasilan yang mengakibatkan masih kurang/lebihnya pembebanan biaya/pengakuan penghasilan untuk tahun pajak sebelumnya.
  • Berdasarkan penelitian tehadap ketentuan perpajakan yang berlaku diketahui bahwa biaya-biaya yang boleh dibebankan harus mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pembebanannya dilakukan dalam tahun pengeluaran. Semua pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan harus memenuhi kriteria : “biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan” atau yang lazim disebut dengan istilah “matching cost against revenue”
  • Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh beserta penjelasannya diatur bahwa “Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran” dan “Pada prinsipnya biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut”
  • Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan diatur bahwa pada dasarnya saat pengakuan biaya dan penghasilan dilakukan secara taat asas berdasarkan prinsip akuntansi tentang pengaitan biaya dengan penghasilan (matching costs againts revenues). Namun, dalam hal-hal tertentu karena kebijakan Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak dapat mengatur saat pengakuan penghasilan dan biaya yang berbeda.Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal tertentu” antara lain:
    1. saat pengakuan penghasilan bank berupa bunga kredit non performing loan dalam rangka menunjang percepatan proses restrukturisasi perbankan sesuai dengan kebijakan Pemerintah; atau
    2. saat pengakuan penghasilan dan biaya bagi Wajib Pajak karena adanya perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
  • Bahwa berdasarkan alasan yang disampaikan Wajib Pajak diketahui bahwa pengakuan biaya tersebut tidak terkait dengan proses restrukturisasi perbankan sesuai dengan kebijakan Pemerintah ataupun adanya perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana ketentuan diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan Wajib Pajak tidak ada dasar hukumnya dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.
  • Berdasarkan fakta diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak harus mentaati ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
  • Alasan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa perubahan karena adanya informasi baru dapat dibebankan pada periode perubahan sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.25 paragrap 22 sampai dengan 29 maka Tim Peneliti sependapat dengan tanggapan pemeriksa bahwa “jika pada akhirnya ada perubahan jumlah biaya atau estimasi biaya yang mengakibatkan masih kurangnya pembebanan biaya untuk tahun pajak sebelumnya, seharusnya WP bisa membuat jurnal penyesuaian dan membebankan biaya tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Sehingga tidak terjadi “penetapan biaya terlalu rendah-­understated ” pada tahun sebelumnya, dan “penetapan biaya terlalu tinggi- overstated” pada tahun berikutnya”. Bahwa PSAK tidak dapat dijadikan dasar penghitungan pajak penghasilan terutang, karena sebagaimana asas legalitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah mengatur secara tegas bagaimana pembukuan diselenggarakan.
  • Berdasarkan fakta dan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa biaya tahun 2012 tidak dapat diakui dalam perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2013, sehingga sanggahan Wajib Pajak tidak dapat diterima dan koreksi Pemeriksa atas peredaran usaha sebesar Rp 22.087.792.277. tetap dipertahankan.

24 comments to Kasus Koreksi Biaya Karena Adanya Perubahan Informasi di Tahun Berjalan

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>