Penegakan Hukum Pajak Melalui Pemeriksaan Buper dan Penyidikan

Oleh: Imam Nashirudin

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah surat perintah pemeriksaan bukti permulaan dapat diterbitkan setelah  saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak terlampaui. Kenapa pemeriksaan bukti permulaan tidak disatukan dengan Penyidikan. Dan apakah perbedaan penekanan pemeriksaan yang dilakukan pada tahap pemeriksaan bukti permulaan dan pada tahap penyidikan?

Di dalam KUHAP tidak dikenal istilah pemeriksaan bukti permulaan. Istilah yang dikenal adalah penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian definisi penyelidikan di KUHAP secara substansial  sama dengan definisi pemeriksaan bukti permulaan yang diatur dalam PMK 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Didalam pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP.

Dengan mengacu kepada definisi diatas, pemeriksaan bukti permulaan merupakan tindakan tahap permulaan “Penyidikan”. Pemeriksaan bukti permulaan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan. Pemeriksaan bukti permulaan merupakan salah satu cara atau metode atau  sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindakan penyidikan.

 Pada pemeriksaan bukti permulaan penekanan dilakukan pada tindakan “mencari” dan menemukan “suatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

 Dari penjabaran diatas, pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan fungsi penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam pasal 40 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP. Sehingga surat pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dapat diterbitkan meskipun telah melampaui jangka 5 tahun dari jangka waktu penetapan.

Dalam pasal 40 UU KUP  diterangkan bahwa:

 Pasal 40

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

 Penjelasan Pasal 40

Tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa sepuluh tahun, dari sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, selama sepuluh tahun.

Pemeriksaan Bukti permulaan, tidak dilakukan dalam rangka menetapkan besarnya pajak terutang sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1), yang berbunyi:

 Pasal 13 ayat (1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

  • apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  • apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  • apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
  • apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
  • apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Penjelasan Pasal 13 ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadapkasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak

memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoieh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun.

Namun demikian, jika wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan ketetapan dengan ditambah sanksi sebesar 48%, meskipun jangka waktu 5 tahun telah terlampaui. (pasal 13 ayat 5 UU KUP).

 Penutup

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan uang pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tindakan tegas berupa penegakan hukum pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk pemidanaan wajib pajak, diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pengemplang pajak dan sekaligus dapat meningkatkan tingkat ketaatan warga negara dalam membayar pajak.

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pendapat institusi Ditjend Pajak

17 comments to Penegakan Hukum Pajak Melalui Pemeriksaan Buper dan Penyidikan

Leave a Reply to cashnetusa Cancel reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>