Kasus Pajak: Pemeriksaan Tanpa Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Pembahas                   : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Jenis Pajak                 : PPh Badan

Tahun/ Masa Pajak   : 2012

Koreksi Pemeriksa

Sesuai penjelasan pemeriksa dan sesuai Laporan Pemeriksaan diketahui bahwa :

Pemeriksa sudah membuat surat permintaan dokumen dengan nomor                                               S-40/II.1/WPJ.07/KP.0200/2013 tanggal 21 Januari 2013, namun sampai berkahirnya jangka waktu surat tersebut Wajib Pajak belum melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan, maka tim pemeriksa mengirimkan Surat Peringatan I Nomor S-23/I.1/WPJ.07/KP.0200/2013 tanggal 15 Februari 2013. Namun sampai tanggal berakhirnya Surat Peringatan I tersebut, Wajib Pajak belum juga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, maka tim pemeriksa mengirimkan lagi Surat Peringatan II Nomor S-54/I.1/WPJ.07/KP.0200/2013 tanggal 12 Maret 2013. Namun sampai tanggal jatuh tempo Surat Peringatan II tersebut (19 Maret 2013), Wajib Pajak juga belum memberikan semua dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan fotokopi bukti  faksimile, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : 329/WPJ.07/KP.0205/2013 tanggal 04 Mei 2013 telah dikirimkan pada tanggal 04 Mei 2013. Dan sesuai Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013. Continue reading Kasus Pajak: Pemeriksaan Tanpa Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Kasus STP Bunga Penagihan

Pembahas                   : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Masa Bunga               :     22/04/2012 s.d. 06/11/2012

Jenis Koreksi           :     Sanksi Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) / 19 ayat (2) KUP sebesar Rp31.635.826,-

 

Koreksi Pemeriksa

STP Bunga Penagihan Nomor 00047/109/05/056/12 tanggal 16 November 2012 Masa Bunga 22/04/2012 s.d. 06/11/2012sebesar Rp225.970.187,- berupa bunga penagihan Pasal 19 ayat (1)/ 19 ayat (2) KUP. Penerbitan STP Bunga Penagihan didasarkan atas keterlambatan pembayaran SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00062/207/10/056/12 tanggal 23 Maret 2012 Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2010. Wajib Pajak melakukan pembayaran pada tanggal 06 November 2012. Continue reading Kasus STP Bunga Penagihan

Kasus Pemakaian Hak Paten dari Luar Negeri: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean

Pembahas                   : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Tahun/Masa Pajak    : Maret 2012

Menurut Wajib Pajak

Pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean (dari BSKG, Jerman) berupa informasi teknologi dan patent untuk pembuatan produk milik Wajib Pajak tentu saja berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi barang yang dijual oleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak membayar atas pemanfaatan barang tidak berwujud tersebut, maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum (ilegal) karena semua pembayaran tersebut didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembebanan biaya tersebut juga merupakan kelaziman dalam dunia usaha. Pemegang hak teknologi atau paten berhak menagih royalty kepada penggunanya dan penggunanya juga berkewajiban membayar royalty kepada pemegang hak. Oleh karena itu menurut kami pembayaran PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud ini tidak termasuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN. Continue reading Kasus Pemakaian Hak Paten dari Luar Negeri: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean

Kasus Koreksi Biaya Karena Adanya Perubahan Informasi di Tahun Berjalan

Masa/Tahun Pajak : 2013

Pembahas                                             : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Menurut Pemeriksa

Koreksi positif biaya sebesar Rp 22.087.792.277 merupakan biaya akrual tahun 2012(sebelumnya) karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh beserta penjelasannya yang menegaskan bahwa “Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran” dan “Pada prinsipnya biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut”. Continue reading Kasus Koreksi Biaya Karena Adanya Perubahan Informasi di Tahun Berjalan

Kasus : Koreksi Pajak Masukan pada Industri Migas dan Pertambangan

Pembahas                   : Imam Nashirudin, MM., AK., CA

Masa Pajak                 : Maret 2010

Koreksi Pemeriksa

Koreksi Pajak masukan dilakukan oleh pemeriksa dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap usaha wajib pajak diketahui ternyata selain melakukan penyerahan yang terutang pajak (jasa manajemen service) juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak yaitu ekspor batubara.Berdasarkan hal tersebut faktur pajak masukan berhubungan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yaitu penyerahan atas batubara sehingga atas faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Continue reading Kasus : Koreksi Pajak Masukan pada Industri Migas dan Pertambangan

Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pajak

Oleh: Imam Nashirudin

Ultimum Remedium merupakan salah satu azas yang terdapat didalam hukum pidana kita yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini mempunyai makna apabila suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur lain hendaklah jalan tersebut terlebih dahulu dilalui. Jalan lain yang dimaksud adalah penyelesaian secara kekeluargaan, negosiasi, mediasi perdata ataupun hukum administrasi. Continue reading Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pajak

MEMBANGUN DITJEN PAJAK YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERWIBAWA

Oleh : Imam Nashirudin

Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan berita yang mengabarkan beberapa kali oknum pegawai pajak tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Membaca berita itu, maka yang ada di dalam hati kita tentunya adalah bahwa sepertinya pegawai pajak tidak ada kapoknya, sepertinya para petinggi negeri ini sudah frustasi untuk menjadikan institusi ini bersih dan berwibawa. Continue reading MEMBANGUN DITJEN PAJAK YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERWIBAWA

KERJA ITU KESENANGAN

Oleh: Imam Nashirudin

Suatu pagi di pasar Tumenggungan Kebumen, saya bertanya pada penjual tempe yang sudah tua sekali: “ Nek, sudah tua kok masih jualan tempe jauh jauh dari Prembun naik angkot. Apa tidak ada anak atau cucu ? Nenek tadi menjawab: “ Saya ini jualan karena kesenangan kok ! Begini mas, orang hidup itu harus terus hidup…… hidup sampai dipanggil yang kuasa. Jangan mematikan diri sendiri, kalau Tuhan belum menghendaki” Continue reading KERJA ITU KESENANGAN

PEGAWAI BUKAN TERMASUK ASSET

Oleh: Imam Nashirudin
Tidak efektifnya organisasi pemerintahan bisa disebabkan oleh banyak hal, namun ada beberapa hal untuk kondisi saat ini, yang menurut pendapat saya penting dan kritikal, yaitu kita terlalu mensimplifikasikan permasalahan, kita tidak pernah mempersoalkan dan mempelajari dengan lebih baik perihal asumsi dasar untuk menggerakkan pegawai dengan efektif. Dan hubungan antara pegawai dengan organisasi tidak pernah berada pada rasionalitas yang mutlak, semestinya kita harus berani melihat bahwa pegawai punya bangunan nalar yang rumit.

Continue reading PEGAWAI BUKAN TERMASUK ASSET

INFLASI GELAR

Oleh: Imam Nashirudin

Tampaknya tidak bisa dipungkiri lagi, memasuki alam persaingan bebas, dimana profesionalisme menjadi sebuah kebutuhan, khususnya di lingkungan birokrasi tengah berlangsung pelbagai pergeseran kearah sebuah “komunitas” baru, yang didalamnya peran ilmu pengetahuan (dan tekhnologi tentu saja) semakin menjadi demikian (di)penting(kan). Ini sesuai dengan ramalan lama teoritikus social eropa dan amerika tentang munculnya masyarakat post industrial.

Continue reading INFLASI GELAR